Langkah Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 tepat waktu mendapatkan respons positif dari kalangan legislatif setempat. Apresiasi tersebut datang langsung dari Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Hj. Mery Rukaini, pada Sabtu (18/4/2026). Penyerahan dokumen penting ini sebelumnya dilakukan oleh Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan, di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya pada Jumat (17/4/2026).
Menurut Hj. Mery Rukaini, ketepatan waktu dalam penyerahan LKPD tersebut merupakan langkah awal yang sangat penting bagi tata kelola administrasi daerah. Hal ini dinilai mencerminkan kedisiplinan dan keseriusan jajaran eksekutif dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara transparan dan akuntabel. “Kami mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang telah menyerahkan LKPD tepat waktu. Ini menunjukkan komitmen dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Ketua DPRD Barito Utara tersebut juga menekankan bahwa esensi dari penyusunan laporan keuangan daerah melampaui pencapaian administratif semata. Baginya, komitmen dalam menyajikan data keuangan yang valid adalah bentuk pertanggungjawaban moral yang mutlak kepada seluruh lapisan masyarakat. “Lebih dari sekadar meraih opini WTP, yang terpenting adalah bagaimana laporan keuangan ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut, politisi perempuan ini mengharapkan agar rekomendasi dan hasil audit dari BPK RI nantinya dapat diimplementasikan dengan maksimal oleh pemerintah daerah. Hasil pemeriksaan tersebut harus dijadikan sebagai tolok ukur perbaikan kinerja internal bagi setiap satuan kerja. “Kami berharap hasil pemeriksaan BPK dapat menjadi acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja, sehingga pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan profesional,” tambahnya.
Di samping itu, kerja sama yang solid antara pihak eksekutif dan legislatif dinilai menjadi kunci utama dalam mewujudkan pengawasan anggaran yang efektif. Hj. Mery Rukaini mendorong penguatan sinergi agar setiap program pembangunan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang kredibel. “Kita semua memiliki tanggung jawab bersama dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.
Sebagai informasi, kepatuhan dalam penyerahan laporan keuangan tepat waktu ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Langkah strategis ini diharapkan mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Selain itu, komitmen ini juga ditujukan untuk terus meningkatkan mutu dan keandalan pengelolaan keuangan daerah secara berkesinambungan demi kesejahteraan masyarakat.