Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Suhendra, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya penguatan fungsi pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini disampaikan sebagai respons atas langkah tegas Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, yang memberikan arahan khusus mengenai profesionalisme aparatur pengawas dalam memimpin apel pagi di Kantor Inspektorat setempat.
Dalam agenda yang berlangsung pada Kamis (15/1/2026) tersebut, Bupati menegaskan bahwa aparat pengawas merupakan garda terdepan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Suhendra menilai, perhatian langsung dari kepala daerah ini menjadi motivasi penting bagi seluruh jajaran Inspektorat untuk meningkatkan integritas dalam menjalankan tugasnya.
Bupati H. Shalahuddin dalam arahannya menekankan bahwa aparatur pengawas internal memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh program daerah berjalan sesuai koridor hukum. “Tugas sebagai aparat pengawas itu berat tanggung jawabnya. Mereka adalah mata dan telinga pemerintah untuk memastikan semua berjalan di jalur yang benar. Itulah alasan saya memimpin apel pagi di Inspektorat hari ini,” ujar Bupati.
Menanggapi pernyataan tersebut, Suhendra menyampaikan apresiasinya saat ditemui di Muara Teweh pada Jumat (16/1/2026). Ia memandang bahwa Inspektorat memiliki peran yang sangat menentukan dalam menjaga kualitas birokrasi, sehingga perlu didorong untuk bekerja secara profesional tanpa kompromi terhadap pelanggaran.
“Kami di DPRD sangat mendukung langkah Bupati yang menekankan disiplin, integritas, dan profesionalisme aparat pengawas. Inspektorat harus menjadi benteng utama dalam mencegah penyimpangan serta memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan,” tegas Suhendra. Ia meyakini bahwa pengawasan yang ketat akan berdampak langsung pada efektivitas pembangunan daerah.
Sebagai penutup, Suhendra menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengawasan internal. “DPRD Barito Utara akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendorong penguatan sistem pengawasan, demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.