Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Rosi Wahyuni, memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah. Kegiatan yang memfokuskan pada penggunaan E-Purchasing Versi 6 ini diikuti oleh jajaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) Barito Utara di Banjarbaru pada 22–23 Januari 2026.
Dalam keterangannya pada Sabtu (24/1/2026), Rosi Wahyuni menegaskan bahwa pelatihan ini merupakan langkah taktis dalam memperkuat kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Peserta yang terdiri dari PPK, PPTK, hingga staf teknis diharapkan mampu menguasai regulasi terbaru guna menunjang kelancaran program kerja di lingkup pemerintah daerah.
“DPRD sangat mendukung upaya peningkatan kapasitas ASN ini. Kompetensi dalam pengadaan barang dan jasa yang profesional dan akuntabel akan mempercepat pelayanan publik, meminimalkan risiko hukum, serta meningkatkan transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah,” ujar Rosi Wahyuni menekankan pentingnya akuntabilitas.
Lebih lanjut, Rosi berharap agar seluruh ilmu yang didapatkan selama bimtek dapat segera diimplementasikan dalam praktik kerja sehari-hari di perangkat daerah masing-masing. Menurutnya, ASN yang kompeten merupakan kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan memastikan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Dengan ASN yang kompeten, Barito Utara akan memiliki tata kelola pemerintahan yang lebih baik, anggaran digunakan secara tepat, dan masyarakat merasakan manfaatnya secara nyata,” pungkas Rosi Wahyuni. Pihak legislatif akan terus memantau efektivitas dari peningkatan kapasitas ini melalui hasil kinerja pengadaan barang dan jasa di lapangan.
Kegiatan bimtek ini merujuk pada pendalaman Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 yang merupakan pedoman terbaru dalam sistem pengadaan nasional. Melalui penguasaan teknis pada platform e-purchasing dan pemahaman kewenangan pelaku PBJ, diharapkan proses pengadaan di Dinsos PMD berjalan lebih profesional, transparan, dan terhindar dari potensi penyimpangan.
