Muara Teweh – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 Kecamatan Lahei Barat digelar di Aula Iya Mulik Bengkang Turan, Kantor Kecamatan Lahei Barat, pada Senin (17/2/2025).
Acara ini resmi dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Barito Utara, Eveready Noor, dan turut dihadiri oleh Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Hj Henny Rosgiaty Rusli, serta anggota DPRD lainnya, seperti Ardianto, Patih Herman AB, Hj Sri Neni Trianawati, Naruk Saritani, H Suparjan Efendi, dan Rujana Anggraini. Selain itu, hadir pula kepala perangkat daerah, unsur tripika, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Hj Henny Rosgiaty Rusli, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi Kecamatan Lahei Barat.
“Infrastruktur jalan dan pasokan listrik masih menjadi kendala utama di Kecamatan Lahei Barat. Oleh karena itu, kita perlu kerja sama yang erat antara pemerintah daerah dan dunia usaha untuk mempercepat pemerataan pembangunan,” ujar Hj Henny Rosgiaty Rusli.
Ia juga berharap Musrenbang ini dapat menghasilkan kesepahaman antara pemerintah dan masyarakat mengenai skala prioritas pembangunan, dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang ada.
Dalam forum ini, Kecamatan Lahei Barat menyampaikan sejumlah usulan prioritas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Beberapa di antaranya meliputi:
- Pembangunan Baru: Jalan, pagar Puskesmas, pagar sekolah, pagar lapangan bola, pagar kantor camat, pelabuhan desa, tribun, gedung olahraga (GOR), rumah dinas guru, peningkatan jalan, jembatan, turap, dan pengaspalan jalan.
- Rehabilitasi: Puskesmas, Pustu, jalan, jembatan, pagar dan plafon sekolah, rumah dinas perawat, gedung, serta peremajaan jaringan listrik.
- Pengadaan: Bibit coklat dan mobil dinas.
Dalam sesi diskusi, berbagai permasalahan yang masih menjadi tantangan di Kecamatan Lahei Barat turut disampaikan. Salah satunya adalah kondisi jalan poros kecamatan, terutama di ruas Nihan Hilir, yang masih belum mantap, serta banyaknya jembatan semi permanen yang mengalami kerusakan.
Selain itu, keterbatasan pasokan listrik dari PLN juga menjadi perhatian utama, terutama di Desa Karamuan yang belum teraliri listrik sama sekali. Masalah blankspot sinyal juga masih dialami beberapa desa, sementara mayoritas masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian menghadapi kesulitan akibat harga komoditas karet yang terus menurun.
Isu lain yang turut dibahas adalah maraknya aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang melibatkan sejumlah warga.
Dengan adanya Musrenbang ini, diharapkan berbagai usulan prioritas dari Kecamatan Lahei Barat dapat diakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun mendatang, demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.